Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Kemendagri: Jangan Cederai Pemilu dengan Racun Demokrasi

INFONAWACITA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara Laporan Akhir Tahun Kemendagri dan BNPP Tahun 2018 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, yang dihadiri jajaran Eselon I dan Eselon II serta teman – teman Media/Pers, pada Rabu (26/12/2018).

Melalui keterangan pers, ia memaparkan antisipasi setiap potensi kerawanan Pemilu Serentak 2019. Ia menjelaskan, secara prinsip Pemerintah telah memfasilitasi penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang jika diperlukan oleh penyelenggara mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

“Mulai dari segi anggaran, bantuan dan fasilitasi. Selain itu juga dukungan sinergi TNI/Polri, BIN, Kejaksaan dalam pengamanan dan penegakan hukumnya,” ujar Tjahjo.

“Pemilu serentak 2019 ini merupakan forum konsilidasi demokrasi. Indonesia ingin membangun pemerintahan yang efektif dan efisien serta demokratis jangan sampai tercederai dengan racun demokrasi”, tambahnya.

Racun Demokrasi Cederai Kualitas Pemilu

Selain itu, ia pun menjelaskan racun demokrasi yang dapat mencederai kualitas dari Pemilu 2019, seperti yang dilansir dari kemendagri.go.id.

Racun demokrasi yang pertama adalah politik uang, hindari politik uang satu rupiah pun. ia yakin KPK, Kepolisian, Kejaksaan akan mengawasi terkait politik uang.

Kedua, hindari kampanye yang mengandung ujaran kebencian, kampanye yang sifatnya SARA yang fitnah, mari adu konsep adu gagasan adu program, baik Capres dan Cawapresnya, Tim Suksesnya para calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten /kota, tampilkan kampanye yang sejuk supaya tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat.

Khusus terkait masalah DPT, Menteri Tjahjo menyampaikan bahwa kuncinya bagi warga negara yang memiliki hak pilih, khususnya pemilih pemula nanti 17 April 2019 menginjak 17 tahun, “ Bulan Januari harus terekam datanya, kami harapkan masyarakat proaktif juga”, katanya.

“Kami sudah sepakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, seandainya pemilih pemula belum memiliki KTP-el, tetapi sudah melakukan perekaman bisa menggunakan surat keterangan (Suket) sepanjang Suket itu bisa dibuktikan keasliannya,” tutur Tjahjo.