Dukung Kinerja Densus Tipikor, Polri Ajukan Anggaran Rp 2,6 Triliun

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.(Foto: dokumen)

INFONAWACITA.COM – Polri mengajukan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun untuk mendukung kinerja Detasemen Khususj Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Hal ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Kamis (12/10).

“Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK,” kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam kesempatan itu.

Kapolri menambahkan, kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel mencapai Rp 786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.

“Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa Polri sudah menyusun struktur Densus, yang akan dipimpin oleh personel Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau berbintang dua.

Polri, ia melanjutkan, juga akan membentuk satuan-satuan tugas penanganan tindak pidana korupsi di setiap wilayah. Satuan tugas tindak pidana korupsi kewilayahan akan meliputi enam satuan tugas tipe A, 14 satuan tugas tipe B, dan 13 satuan tugas tipe C.

“Kedudukan Kepala Densus Tipikor di bawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3.560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada,” kata Kapolri.

Kapolri meminta dukungan Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor dan pemenuhan kebutuhan anggarannya.

“Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik,” ujarnya.

Dia mengatakan salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.(AR/ANT)