Dirjen HAM: Penyandang Disabilitas Wajib Dilindungi dan Dipenuhi Hak-haknya

Dirjen HAM tentang Penyandang Disabilitas

INFONAWACITA.COM – Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Mualimin Abdi membuka kegiatan workshop ‘Tanggung Jawab Negara terhadap Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dalam perspektif HAM’ di Graha Pengayoman gedung Kemenkumham, pada Kamis (06/12/2018).

Mualimin menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang tentang penyandang disabilitas merupakan langkah maju bagi Indonesia, khususnya dalam mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas.

Dengan demikian, penyandang disabilitas wajib diberikan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya sesuai dengan amanah konstitusi.

“Kita semua menjamin bahwa Undang-undang tentang disabilitas dapat mewujudkan Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas baik dari sisi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ini semua menjadi tanggung jawab pemerintah,” Ujar Mualimin.

Menurutnya, perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan fisik semata. Akan tetapi, perlindungan bagi kaum penyandang disabilitas memang harus diperlakukan dari waktu ke waktu menuju kepada sifat yang adil tanpa adanya diskriminasi,

“Masih banyak penyandang disabilitas memperoleh perlakuan diskriminasi dalam pemenuhan hak baik pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik,” lanjutnya seperti yang dilansir dari Kemenkumham.go.id.

Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental

Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasar 5 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan negara dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan penegakkan, dan pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya PDM.

Workshop ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia ke 70 yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2018 dan hari Disabilitas Internasioanl ke 26 pada tanggal 3 Desember 2018.

Acara tersebut dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga organisasi penyandang disabilitas pusat studi HAM, Kepala panti dan  Direktur Rumah Sakit Jiwa, Psikolog dan Psikiatri, penggiat dan pemerhati disabilitas, mental dan unsur terkait lainnya.

Diharapkan dengan workshop ini dapat meningkatkan perhatian atas permasalahan diskriminasi dan upaya penyelesaian, serta menampung masukan terkait pembentukan peratutan atau standar operasional prosedur yang komprehensif mengenai standar penanganan dan pelayanan pasien pasien di panti-panti rehabilitasi perspektif HAM.