Di Tahun Politik, Pukat Berharap DPR Tak Ganggu KPK Lagi

Ilustrasi gedung KPK (foto: viva.co.id)

INFONAWACITA.COM –¬†Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, berharap DPR tak lagi mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun depan.

Menurut Hifdzil, serangan-serangan politik dari DPR ke KPK seharusnya tidak terulang lagi. “Kalau ada serangan politik kepada KPK dari anggota Dewan, nah itu seharusnya ditangkal, DPR tidak perlu menyerang KPK misalnya dengan isu penyaluran dana dari KPK kepada beberapa LSM, karena itu kan enggak ada, yang kayak begitu-begitu seharusnya dihilangkah,” kata Hifdzil, dikutip dari Republika.co.id, Selasa (26/12).

Ditambahkan Hifdzil, pekerjaan rumah utama pemerintah pada 2018 yakni membersihkan KPK dari berbagai serangan politik, terutama DPR. Upaya penangkalan ini bisa dilakukan dengan lebih membangun kekompakan di antara KPK, Polri dan Kejaksaan.

Dalam pemberantasan korupsi di 2018 mendatang, lanjut Hifdzil, tiga lembaga tersebut tidak boleh saling menafikan satu sama lain dan mesti saling kerjasama serta lebih kompak.

“Jadi harus lebih disatukan antara KPK, Polri dan Kejaksaan sehingga ada tujuan bersama dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Hifdzil menambahkan, semestinya DPR fokus menyelesaikan terlebih dulu urusan legislasi yang belum rampung. Misalnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta RUU yang lain. Urusan legislasi tersebut harus diselesaikan pada 2018 karena masa kerja DPR tersisa dua tahun lagi.

“Urusan legislatif juga belum beres, terus gaduh pada persoalan pemberantasan korupsi. Kalau soal pemberantasan korupsi, berilah dukungan kepada lembaga antikorupsi, dan DPR harus menyelesaikan urusan-urusan legislasinya, itu harus dibereskan pada 2018. Misalnya RUU KUHP, KUHAP, dan RUU yang lain juga masih banyak,” katanya.(AR)