Chairul: Dakwaan 221 Halaman, Nanti Habis Baca Sampai Tengah Lupa Nama Pelakunya

Sidang kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim John Halasan. (DS/Infonawacita)

INFONAWACITA.COM – Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Umam menyoroti surat dakwaan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat tebal mencapai 221 halaman.

Menurut Chairul, dakwaan yang terlalu panjang belum tentu baik mengacu pada pengalamannya di masa lalu yang cukup menulis unsur delik perkara dan pelanggaran dalam delik perkara.

“Ada 221 halaman, saya takut nanti habis baca sampai di tengah bisa lupa nama pelakunya. Terus, panjang belum tentu baik. Kalau jaksa zaman dahulu yang ditulis itu unsur deliknya dan melanggar unsur deliknya apa, kalau zaman sekarang lebih tebal,” kata Chairul dalam diskusi bertajuk Perang Politik e-KTP di Jakarta, Sabtu (18/3).

(baca: Diah: Pesan Setya Novanto ke Terdakwa e-KTP, Kalau Ditanya Bilang Saja Tidak Kenal Saya )

Sementara, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai tebalnya dakwaan kasus korupsi pengadaan e-KTP karena memuat banyak nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, Agus memprediksi tidak semua nama tersebut dapat diproses secara hukum karena kekurangan bukti. “Menurut saya KPK belum menemukan buktinya, karena jelas faktanya sudah ada yang mengembalikan. Ya, bisa jadi kekurangan alat bukti,” kata Agus.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK terungkap dugaan keterlibatan politisi Partai Golkar Setya Novanto bersama Politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin mengatur proyek pengadaan e-KTP dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2011.

Dari kesepakatan di DPR RI, anggaran pengadaan e-KTP ini senilai Rp5,9 triliun dan selaku pemenang tender Andi Agustinus alias Andi Narogong akan memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

(baca: ICW: Jika Hakim Lemah, Nama-Nama Dalam Dakwaan Korupsi e-KTP akan Hilang di Putusan )

Kesepakatan yang dibuat ke-4 orang ini yakni dari total nilai proyek senilai Rp5,9 triliun setelah dipotong pajak 11,5 persen selanjutnya akan dibagi masing-masing 51 persen atau Rp2,662 triliun sebagai belanja riil pembiayaan proyek dan 49 persen atau Rp2,558 triliun akan dibagi-bagi.

Pembagian 49 persen ini yakni pejabat Kemendagri mendapat 7 persen, anggota Komisi II DPR RI mendapat 5 persen, Setya Novanto bersama Andi Narogong mendapat 11 persen dan jumlah yang sama diterima Anas bersama Nazaruddin.

Sementara sisanya berjumlah 15 persen akan menjadi keuntungan pelaksana atau rekanan. Dalam pengembangan kasus ini, terungkap aliran dana korupsi pengadaan e-KTP mengalir ke anggota DPR RI, Kemendagri bahkan hingga partai politik.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 pejabat Kemendagri sebagai tersangka yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) korupsi proyek pengadaan e-KTP mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,314 triliun. (GR/AK)