Cegah Korupsi, 29 Daerah Replikasi Tiga Aplikasi Milik Kota Bandung

Ilustrasi Smart City

INFONAWACITA.COM – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah menandatangani MoU dengan 29 kepala daerah di Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat untuk mereplikasi tiga aplikasi unggulan milik Kota Bandung.

Aplikasi tersebut adalah Sabilulungan, Hayu!, dan e-Remunerasi Kinerja (e-RK). Hal ini dilakukan atas rekomendasi dari KPK karena menurut mereka inovasi smart city Kota Bandung ini bisa mencegahan korupsi di kota/kabupaten lainnya di Indonesia.

“KPK memberikan apresiasi dan juga keyakinan bahwa tugas KPK tidak hanya di penindakan tetapi juga di pencegahan,” ujar Emil sapaan khasnya usai mendampingi para kepala daerah ke Bandung Planning Gallery, Rabu (1/11).

Menurut KPK, tiga jenis aplikasi yang dimiliki Kota Bandung tersebut jika diterapkan oleh tiap kota/kabupaten setidaknya akan mengurangi tindakan korupsi karena ada kontrol dan semuanya lebih transparan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif Laode mengatakan, konsep smart city seperti yang diterapkan Bandung bisa mendongkrak upaya percepatan reformasi birokrasi. Tujuannya agar sistem yang selama ini manual dan mengandalkan manusia bisa dialihkan ke teknologi.

“KPK mendukung kota yang transparan, akuntabel, dan profesional. Salah satunya untuk menuju kesana harus dengan smart city. Nggak bisa lagi yang manual-manual seperti itu,” ujar Laode seperti yang dilansir dari menpan.go.id Kamis, (2/10).

Ia pun mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung yang bersedia membukakan pintu bagi KPK dan pemerintah kota/kabupaten se-Indonesia untuk memiliki sistem yang serupa dengan Bandung. Aplikasi itu akan direplikasi KPK untuk kemudian dipakai oleh pemerintah daerah lain.

Tiga Aplikasi Unggulan

Berikut ini tiga aplikasi yang akan direplika dan diterapkan oleh 29 daerah di Indonesia yaitu, pertama Sabilulungan merupakan aplikasi untuk fasilitas hibah dan bantuan sosial (bansos). Melalui aplikasi tersebut, pemohon hibah bisa melakukan pengajuan dana sekaligus melacak proses pengajuannya. Aplikasi ini memungkinkan proses pemberian dana hibah berlangsung transparan.

Aplikasi Hayu! merupakan media untuk mengajukan perijinan usaha dengan modal di atas Rp500 juta secara online. Melalui aplikasi tersebut, calon pengusaha tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk mengurus perijinan. Prosesnya bisa dilakukan secara online sehingga bisa mencegah pertemuan antar manusia agar mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan aplikasi e-RK adalah perangkat lunak untuk memantau kinerja aparatur pemerintah. Dengan aplikasi tersebut, pimpinan bisa memastikan para ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Kami berhasil punya sebuah sistem yang memastikan orang bekerja efisien,” jelas Emil. (RA/yi)