Cegah Ekstremisme Berbasis Keagamaan, Indonesia Harus Bercermin dari Inggris

Amin Mudzakkir (foto: infonawacita.com/Desy Selviany)

INFONAWACITA.COM – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir mengingatkan pemerintah Indonesia harus bercermin pada kasus terorisme yang terjadi di Inggris untuk menanggulangi ekstremisme berbasis keagamaan.

Hal ini diperlukan agar dapat merumuskan metode yang tepat dalam meminimalisir penyebaran paham radikalisme.

Menurut Peneliti dari Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Regional (P2SDR) ini, aksi terorisme beruntun di Inggris tidak lain karena kegagalan Inggris yang berambisi untuk meleburkan kelompok ekstremisme yang didominasi masyarakat imigran dengan kelompok masyarakat nasionalis.

“Memang akar masalahnya adalah paradigma kebijakan kewarganegaraan sebelumnya, paradigma multikulturalis yang awalnya dianggap akan mampu mengintegrasikan komunitas-komunitas berlatar belakang imigran dengan masyarakat setempat ternyata gagal menjalankan misinya,” ungkap Amin seperti termuat dalam rilis yang dipublikasikan lipi.go.id pada Rabu (8/11).

Pada 2015, pemerintah Inggris memang mengajukan sebuah rancangan undang-undang anti-ekstremisme baru untuk menjerat kelompok-kelompok ekstremis yang sebelumnya lolos dari ancaman pembubaran, seperti Hizbut Tahrir Inggris yang hingga sekarang masih beroperasi secara legal.

Dalam kenyataannya, Amin melanjutkan, yang terjadi justru separasi, tidak ada interaksi dan komunikasi antara kelompok-kelompok sosio-kultural yang berbeda, akibatnya muncul prasangka dari kedua belah pihak.

“Dari sini Islamisme dan ultra-nasionalisme muncul, keduanya adalah ideologi radikal yang memberi legitimasi bagi ekstremisme kekerasan,” tutur Amin.

Oleh karena itu, pemerintah Inggris diminta untuk mengubah paradigma kebijakan kewarganegaraannya agar lebih berbasis pada individu daripada kelompok. Dalam konteks komunitas Muslim, pemerintah-khususnya ditingkat lokal-diharapkan lebih sering berhubungan dengan mereka sebagai warga daripada hanya mengandalkan representasi elitnya.

“Tanpa mengubah paradigma ini, strategi anti-terorisme dan anti-radikalisme tidak akan berjalan efektif, Salman Abaedi yang melakukan aksi bom bunuh diri di Manchester adalah peserta program Prevent, tetapi ternyata dia tetap saja terlibat dalam kegiatan terorisme,” jelas Amin.

Ekstremisme harus diatasi

Dalam konteks Indonesia, negara bisa berkaca dari kejadian dan penanganan ekstremisme di Inggris. Dari sini, Indonesia dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga diminta agar lebih aktif lagi melakukan kegiatan deradikalisasi di kalangan masyarakat yang rentan terkena ajakan kelompok radikal.

Lalu, penerbitan Perppu No. 2/2017 tentang organisasi kemasyarakat yang baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR patut diapresiasi, tetapi harus ada langkah nyata untuk merealisasikannya.

“Ideologi-ideologi yang melegitimasi ekstremisme kekerasan, bagaimanapun, harus diatasi. Jika tidak, masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam ancaman nyata,” pungkas Amin. (*/DS/yi)