Cara KPK Kembalikan Uang Negara dari Gratifikasi Seks

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK Jakarta, Kamis (14/9). KPK menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap diantaranya Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara berinisial HH serta menyita uang yang diduga sebagai suap sebesar Rp346 juta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.

INFONAWACITA.COM – Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan tidak memungkiri jika seks masih laku dijadikan cara koruptor untuk menghabiskan uang negara. Menjadi pertanyaan, bagaimana cara KPK dapat mengembalikan kerugian negara yang dipakai koruptor untuk kebutuhan seks.

Seperti diketahui pada tahun 2017 ini KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 82 Miliar dari barang sitaan dan rampasan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Transaksi seks menjadi salah satu cara koruptor untuk menghabiskan uang negara yang dicuri.

Misalnya saja dalam 19 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2017, ada dua kasus diduga berkaitan dengan TPPU dengan menggunakan seks.

Yakni perkara terdakwa ‎auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli dan tersangka Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono yang diduga menerima suap dan gratifikasi lebih Rp20.074 miliar.

Keduanya dalam persidangan terungkap jika uang hasil korupsi dalam delik penerimaan suap dan/atau gratifikasi dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan seksual atau birahi.

Misalnya saja terdakwa Ali yang memberikan uang sejumlah Rp85 juta dan Rp200 juta kepada dua perempuan yang diduga wanita idaman lain.

Pun hal yang sama terjadi pada Antonius yang diduga mengunakan penggunaan uang hasil dugaan korupsinya misalnya untuk check in di beberapa hotel.

Di antaranya, membayar satu pekerja seks komersial dari kawasan Uzbekistan dalam sekali transaksi di sebuah hotel dengan harga mencapai Rp 60 juta.

Dijerat dengan TPPU

Basaria menjelaskan, KPK pun berupaya untuk dapat mengembalikan kerugian negara yang dipakai koruptor untuk kebutuhan seks. Caranya, KPK menjerat terdakwa dengan unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Jadi penyidik yang perlu dilakukan ialah mengungkap apakah dalam belanja barang itu ada kerja sama pelaku dengan penerima uang tersebut,” kata Basaria di Gedung KPK L, Jakarta pada Kamis (28/12).

Jika ternyata benar, kata Basaria, maka hal tersebut masuk kedalam TPPU dan KPK akan menarik semua belanja barang yang berasal dari uang hasil korupsi.

“Kalau tidak mengetahui, tidak bekerja sama, maka tidak bisa TPPU. Sama juga dengan kebutuhan seks. Kalau perempuan tersebut ada kerja sama misalnya simpan uang, penerima tadi itu bisa diterapkan TPPU. Jadi cara berpikirnya apakah itu tindak pidana atau bukan,” bebernya.(DS)