Bukan Hanya THR Senilai Gaji Pokok, ASN Juga Akan Mendapatkan Ini

Aparatur sipil negara. (foto: Setkab)

INFONAWACITA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika Tunjangan Hari Raya (THR) kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya mendapatkan THR sebesar gaji pokok namun juga mendapatkan nilai gaji plus tunjangan.

Hal ini dijelaskan Sri Mulyani usai pengumuman penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

“Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa Tunjangan Hari Raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja,” kata Menkeu seperti dikutip dari setkab.go.id.

Info terkait: Bukan Hanya ASN, Presiden Jokowi Juga Berikan THR pada Pensiunan

Dengan demikian, lanjut Menkeu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI,dan  Polri, akan mendapatkan THR yang hampir atau sama dengan take home pay mereka satu bulan.

Adapun untuk gaji ke-13, menurut Menkeu, akan dibayarkan sebesar gaji pokok mereka, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Dan untuk pensiun ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

“Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden yang berbeda tahun ini adalah bahwa pensiunan mendapatkan THR, karena tahun lalu pensiunan tidak mendapatkan THR,” tegas Menkeu.

Gaji ke-13 Turun Bulan Juli

Adapun untuk gaji ke-13 direncanakan pengajuan permintaan pembayarannya oleh satuan kerja kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara dilakukan pada akhir bulan Juni dan berakhir atau dibayarkan pada awal bulan Julli.

Dengan demikian, jelas Menkeu, gaji ke 13 itu baru akan diterima bulan Juli, karena gaji ke 13 sesuai dengan kebijakan selama ini ditujukan agar ASN (Aparatur Sipil Negara), PNS, Polri dan TNI bisa membantu terutama untuk anak-anak sekolah mereka.

Untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menurut Menkeu, dapat menyelaraskan waktu pembayarannya sesuai yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun beban pemberian THR dan gaji ke-13 itu menjadi tanggungan APBD setempat.

“Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, dan selama ini memang sudah dilakukan untuk pembayaran THR dan gaji ke 13,” tegas Menkeu. (DS/yi)