BPS: Penduduk Miskin Berkurang, Tantangan Pemerintah Masih Besar

INFONAWACITA.COM – Selain melansir data penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk, Biro Pusat Statistisk (BPS) juga melansir jumlah penduduk miskin hingga September tahun 2017 turun menjadi 27,76 juta orang.

Data penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang. Namun, keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan itu dibayang-bayangi oleh tingginya kesenjangan antarpenduduk di kawasan perkotaan dengan penduduk di pedesaan.

“Ini tantangan bagi pemerintah. Persoalan besar ini yang kita hadapi dan tidak berubah. Masih ada disparitas kemiskinan dan penduduk miskin masih lebih banyak di pedesaan,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto, dikutip dari laman BPS, Rabu (3/1/2018).

Survei BPS menyebutkan, dari total 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 62,24 persen atau 17,28 juta orang berada di kawasan pedesaan. Sementara, sisanya 37,76 persen atau 10,49 juta penduduk miskin berada di perkotaan.

Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan lebih banyak bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk miskin yang berada di perkotaan.

Maluku dan Papua

BPS juga memiliki data kemiskinan berdasarkan sebaran antarpulau, penduduk miskin dominan bermukim di Maluku, serta Papua.

Data BPS mencatat, sebanyak 21,98 persen penduduk miskin berada di Maluku dan Papua dengan jumlah mencapai 1,55 juta orang. Diikuti Bali dan Nusa Tenggara 14,72 atau sebanyak 2,11 juta orang, Sulawesi 10,97 persen (2,09 juta orang), Jawa 10,09 persen (14,83 juta orang). Kemudian Sumatra 11,03 persen (6,21 juta) dan Kalimantan 6,45 persen (0,97 juta).

Dalam menekan angka kemiskinan dan kesenjangan, pemerintah telah memberikan sejumlah program, antara lain pemberian dana desa. Jumlahnya, sesuai Data Kementerian Keuangan per 23 Desember 2016, pemerintah telah mencairkan sebanyak Rp681,4 triliun.

Dana desa itu dialokasikan sebagai transfer ke daerah dan dana desa untuk sejumlah program peningkatan desa, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberian fasilitas bagi penduduk di desa, termasuk pembangunan infrastruktur.

Namun, hal itu belum berdampak signifikan, sehingga pemerintah perlu memetakan kembali strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

“Beberapa aliran dana memang diberikan, misalnya proyek infrastruktur, kami harapkan memang kelancaran akses. Itu pasti berpengaruh, tapi kita belum bisa lihat pengaruhnya (ke jumlah dan disparitas kemiskinan),” pungkas Suhariyanto. (*)