BPK: Tidak Ada Yang Halangi Pemeriksaan Alutista TNI

Pengunjung berfoto dengan sejumlah peralatan tempur dalam pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AD di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/12). Pameran alutsista TNI AD yang diadakan Korem 061 Suryakancana dalam rangka Hari Juang Kartika ini sebagai upaya modernisasi yang telah dilakukan TNI AD dalam menjaga kedaulatan negara dan mendekatkan diri antara TNI dengan masyarakat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nz/15

INFONAWACITA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah adanya larangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

“Terkait akses kepada BPK untuk melakukan audit terhadap Kemenhan dan organisasinya, Menhan dan Panglima TNI tidak pernah menghalangi BPK melakukan pemeriksaan,” kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna di Jakarta, Kamis (12/10).

Agung menuturkan, sejak 2007 hingga 2017, BPK sendiri sudah melakukan 27 pemeriksaan yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Namun, selama itu tidak pernah ada larangan dari Menhan atau Panglima TNI terhadap BPK.

“Selama itu berlangsung, baik Menhan, Panglima TNI, maupun pimpinan organisasi, tidak pernah menghalangi BPK,” ujar Agung.

Kendati demikian, lanjut Agung, pihaknya mengakui selama pemeriksaan memang ada sedikit hambatan terkait dokumen pemeriksaan terhadap satu akun yang dipilih BPK. “Namun hambatan tersebut bisa diselesaikan,” kata Agung.

Sebelumnya, Anggota BPK Harry Azhar Azis beberapa waktu lalu di Istana Negara mengatakan, sebelumnya BPK sama sekali tidak diperkenankan mengaudit pengadaan alutsista yang nilainya sekitar Rp23 triliun.

Bisa Timbulkan Disclaimer

Harry mengatakan, tidak diperbolehkannya auditor BPK memeriksa aset negara bisa menimbulkan opini Tidak Memberikan Pendapat atau “disclaimer”.

BPK sendiri saat ini masih melakukan audit alutsista yang dipimpin oleh Anggota I Agung Firman Sampurna. Pembentukan tim itu salah satunya ditujukan untuk memeriksa pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Agung mengatakan audit alutsista tidak hanya meliputi pembelian helikopter Agusta Westland 101, tapi seluruh pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang menurut penilaian BPK berisiko tinggi. (ANT/HG)