BNPB Jelaskan Status Tanggap Darurat, Ini Perlu Diketahui

Sutopo Purwo Nugroho (foto: Humas BNPB)
Sutopo Purwo Nugroho (foto: Humas BNPB)

INFONAWACITA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pemerintah tetap menjamin penanganan pengungsi Gunung Agung setelah tanggap darurat dicabut karena akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, menyampaikan hal ini, Minggu (24/12).

“Pengungsi harus tetap kami tangani. Dasar hukum untuk penggunaan anggaran, logistik dan lainnya menggunakan payung hukum yang akan disusun. Jadi pengungsi tetap tertangani dengan baik,” kata Sutopo, dikutip dari Antara.

Istilah administrasi

Menurut Sutopo, status tanggap darurat baik itu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan hanya merupakan istilah untuk administrasi dalam penanggulangan bencana.

Status keadaan darurat yang ditetapkan kepala daerah, kata dia, pada dasarnya hanya syarat administrasi untuk memudahkan penanganan bencana seperti pengerahan SDM, dana, dan logistik saat terjadi bencana.

Dengan adanya pernyataan darurat dari kepala daerah yang daerahnya mengalami bencana maka BNPB secara legal dapat memberikan bantuan dana siap pakai ke Pemda.

Begitu juga Kementerian Sosial dapat mengeluarkan bantuan cadangan beras di gudang jika ada status tanggap darurat.

Pemda, lanjut dia, juga dapat menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) jika sudah ada status tanggap darurat.

“Itu semua diatur dalam regulasi agar tidak ada masalah atau temuan nanti,” ucapnya.

Pemahaman “tanggap darurat”

Sutopo menjelaskan pemahaman orang awam atau bahkan negara asing yang jarang ada bencana alam, membayangkan tanggap darurat itu seperti darurat militer atau darurat sipil.

Terbatasnya informasi kondisi yang sebenarnya tentang erupsi Gunung Agung dan dampaknya khususnya kepada masyarakat internasional menyebabkan seolah-olah Bali tidak aman karena mendefinisikan kata darurat bencana dengan hal yang mengerikan.

“Banyak negara lain yang belum paham soal definisi dan arti darurat bencana,” ungkapnya.

Penggunaan darurat bencana di daerah lain di Indonesia, ucap Sutopo, selama ini tidak pernah ada masalah. Namun, karena peristiwa alam itu terjadi di Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia, maka dimaknai lain oleh banyak pihak dengan arti yang lain pula. (*)