BI : Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Tingkatkan Ketahanan Ekonomi

Gubernur BI dalam konferensi pers soal PKE ke-16 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/18). (Foto: Humas Setkab/Jay)

INFONAWACITA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16 merupakan langkah-langkah konkret yang terkoordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait untuk terus meningkatkan ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sejumlah koordinasi kebijakan sudah kita lakukan selama ini termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga beberapa program B20 maupun yang lain,” ujar Gubernur BI dalam konferensi pers soal PKE ke-16 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/18) seperti dilansir dari setkab.go.id.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, lanjut Perry, akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi termasuk di dalam neraca pembayaran.

“Seperti tadi dibicarakan oleh Pak Menko bahwa dengan kebijakan-kebijakan ini akan meningkatkan PMA kita masuk ke dalam negeri tapi juga meningkatkan produksi dalam negeri dan karenanya akan bisa menurunkan impor,” ujarnya.

Menurut Gubernur BI, dari neraca pembayaran ini akan selain mengurangi defisit transaksi berjalan, tapi juga akan meningkatkan surplus dari neraca modal sebagaimana diketahui langkah-langkah yang dilakukan selama ini dengan terkoordinasi telah bisa meningkatkan confident internasional dan karenanya sudah ada arus modal masuk khususnya dalam investasi portofolio yang year debit-nya sampai November itu sekitar 42,6 triliun rupiah dalam bentuk surat-surat berharga maupun yang lain-lain.

“Dengan kebijakan-kebijakan ini tidak hanya arus modal dalam bentuk investasi portofolio tapi justru lebih banyak di dalam penanaman modal asing dan dalamnya akan meningkatkan surplus neraca modal dan pada saat yang sama akan mengurangi impor dan juga meningkatkan produksi dalam negeri dan karenanya bisa menurunkan current account deficit,” jelas Gubernur BI.

Mengenai kebijakan dana hasil ekspor (DHE), menurut Perry, perlu ditegaskan bahwa kebijakan yang ditempuh ini adalah konsisten dengan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa Nomor 24 Tahun 1999.

“Kemudahan di dalam memasukkan devisa dan menukarkan di dalam rupiah demikian juga pemberian insentif,” jelas Perry.

Lebih lanjut, Gubernur BI juga menjelaskan mengenai insentif pajak untuk memudahkan nanti akan diterbitkan peraturan Bank Indonesia terkait dengan rekening simpanan khusus.

“Rekening simpanan khusus yang memang ini dari DHE khususnya untuk SDA ini. Rekening simpanan khusus itu secara teknisnya bisa dalam bentuk rekening sendiri ataupun di dalam virtual account,” jelas Perry.

Para eksportir, tambah Gubernur BI, maupun juga nanti dari Bea Cukai, Bank Indonesia, dan juga Pajak itu akan mudah me-matching-kan antara ekspornya DHE-nya dengan kemudian masuknya DHE itu ke sistem keuangan Indonesia di dalam rekening simpanan khusus itu kemudian juga sesuai dengan insentif-insentif pajaknya.

“Selama ini Bank Indonesia sudah ada peraturan yang memang tadi dijelaskan oleh Pak Menko bahwa DHE itu masuk ke perbankan dalam negeri kurang lebih sekitar 90%, tapi 15 hanya 15% sekitar 15%-nya yang ditukarkan rupiah,” ujarnya.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, sambung Gubernur BI, tentu saja akan semakin meningkatkan devisa yang masuk, tapi juga ke dalam konvensi rupiah.

Ia menambahkan dengan simpanan khusus maupun insentif pajak tadi akan memberikan kemudahan kejelasan dan juga pemberian insentif sejalan dengan Undang-Undang Devisa Tahun 1999.