Bawaslu: Netralitas ASN dalam Pilkada Harus Dibenahi

Menjelang Pilkada serentak 2018 (foto: liputan6)

INFONAWACITA.COM –┬áKomisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar), Yusuf Kurnia mengatakan masalah netralitas ASN berada di posisi tertinggi. Ada sejumlah kasus yang ditangani Jawa Barat terkait pelanggaran yang dilakukan para aparatur negara.

“Maka itu, kami terus memberikan sosialisasi kepada ASN, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyadari posisi mereka agar terjaga netralitas. Kesadaran itu yang akan kita sampaikan agar modus serupa tak terulang,” ujar Yusuf seperti yang diinformasikan dalam jabarprov.go.id Kamis (28/12).

Berdasarkan tren dua Pilkada Jawa Barat serentak sebelumnya, yakni 2015 dan 2017, penyebaran berita bohong, isu SARA atau tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN) masih menghantui Pilkada di Jabar.

Yusuf mengapresiasi adanya Pakta integritas yang dibuat Pemerintah Provinsi Jabar agar kalangan ASN di berbagai tingkat terjaga kenetralannya saat penyelenggaraan pilkada. Namun, Yusuf menilai masih ada pelanggaran yang kerap terjadi di tingkat kabupaten/kota.

“Dari dua gelombang pilkada yang sudah berlangsung, ada kasus seorang kepala desa yang meminta warga untuk memilih kandidat tertentu. Ini seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Yusuf.

Bisa Kena Pidana

Berdasarkan Undang Undang Pilkada pasal 70 ayat 1 huruf a, menyatakan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Kapolri, TNI kades, Lurah, perangkat desa hingga perangkat kelurahan. Jika sengaja melibatkannya maka diancam pidana penjara dan denda.

Pejabat ASN juga tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon termasuk di dalamnya adalah mengkampanyekan pasangan calon tertentu.

Yusuf mencontohkan bahwa Bawaslu Jabar menemukan kasus di daerah Cimahi dimana oknum polisi terlibat mengkampanyekan pasangan calon tertentu.

“Ya kalau nanti ketahuan, pasti akan dikenai sanksi dari yang ringan hingga berat. Calon kepala daerah pun akan disanksi, seperti didiskualifikasi,” tandasnya. (RA)