Bahas Pengelolaan Transportasi di Jabodetabek, Mendagri: Intinya, Jabodetabek Terintregasi

INFONAWACITA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek, pada Selasa (8/1/2019). Ia menyampaikan perlu adanya satu atap koordinasi dari pengelolaan transportasi Jabodetabek.

“Bapak Presiden mencermati bahwa faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunci”, ungkapnya.

Menurutnya, ia akan terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bekasi, Bogor, Depok, Tanggerang, Tangsel dan Pemerintah Pusat itu atas satu sistem koordinasi. “Jangan sampai misalnya, menentukan stasiun transit saja antara Pemda DKI, Pemda Jabar, Pemda Banten antara BUMN, antara kementerian saling tumpang tindih,” Kata Tjahjo saat dimintai keterangannya.

Selain itu, Mendagri juga mengungkapkan nantinya akan mencoba mengkoordinir untuk pusatnya akan langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres yang mengkoordinir.

“Yang intinya adalah satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena dampak dari kemacetan di Jabodetabek hampir 100 triliun, sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta – Bekasi sampai ke Jakarta – Bogor, Depok, Jakarta – Tangerang Tanggerang Selatan, Depok,. Intinya Jabodetabek terintegrasi ,” ujar Mendagri.

Arahan Presiden Terkait Transportasi

Seperti yang diansir dari kemendagri.go.id, Tjahjo juga menjelaskan saat ini transportasi dari airport sudah ada Bis-nya, ada LRT-nya, ada MRT-nya, ini harus terintegrasi. Secara prinsip, arahan Pak Presiden dengan mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tadi untuk secepatnya saling ketemu.

“Ini kalau bicara masalah Jabotabek itu sudah ada Perpresnya, peraturannya ada tapi tidak pernah jalan, sudah diputuskan jadi secepatnya karena sudah mencapai kerugian yang luar biasa dari dampak kemacetan, jadi roda transportasinya bisa ada alternatifnya dan faktor kemacetannya juga akan bisa diurai” tutur Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan bahwa yang penting ada kesepakatan dari tiga gubernur, kemudian nanti akan dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada pemda, agar ada satu manajeman, satu pengorganisasian. “Ini harus kompak tiga gubernur yang penting masing-masing Pemda diberikan otoritas, nanti akan diputuskan dalam rapat jalur Bapak Wapres”, pungkasnya.