Bagikan KIP dan Kartu PKH di Kabupaten Rote Ndao, Ini Pesan Presiden

Presiden Jokowi di Rote Ndao, NTT, 9 Januari 2018. (foto: Biro Pers Setpres)

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 1.015 dan 500 kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, NTT.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT), Selasa (9/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendistribusikan langsung bantuan sosial dari pemerintah berupa KIP bagi para pelajar dan Kartu PKH bagi para keluarga prasejahtera.

Distribusi bantuan tersebut dilakukan di SMPN 4 Rote Barat Daya, Desa Lantera, Kelurahan Meoain, Kabupaten Rote Ndao.

Sebanyak 1.015 KIP dibagikan kepada para pelajar mulai dari SD hingga SMA/SMK pada kesempatan tersebut.

Melalui kebijakan KIP, pemerintah berharap agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses kepada pendidikan yang layak.

Terdapat tiga skema pembiayaan bagi para pelajar melalui KIP itu.

Kepada para pelajar tingkat SD, diberikan dana bantuan sebesar Rp450 ribu pertahun.

Untuk pelajar SMP, diberikan Rp750 ribu. Sedangkan untuk tingkat SMA maupun SMK, diberikan dana bantuan sebesar Rp1 juta.

“Saya perlu ingatkan kepada anak-anakku semuanya agar anggaran yang ada di sini itu dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk beli seragam sekolah boleh, beli sepatu boleh, beli topi sekolah boleh, beli buku boleh, untuk bayar sekolah boleh. Beli pulsa boleh tidak? Tidak boleh,” kata Presiden.

500 Keluarga Prasejahtera

Adapun Kartu PKH diberikan kepada 500 keluarga prasejahtera.

Presiden membagikan kartu PKH sebagai program perlindungan sosial yang menyediakan bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemudian untuk ibu-ibu, tadi sudah mendapatkan kartu PKH. Ada dana berapa di dalamnya? Rp1.890.000. Saya titip uang itu betul-betul digunakan yang berkaitan dengan pendidikan dan gizi anak,” kata Presiden.

Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Dengan diterapkannya sistem tersebut, penyalahgunaan dana bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat semakin diminimalisir.

Selain menyerahkan KIP dan PKH, Presiden juga meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 4 Rote Barat Daya. (ANT/HG)