B-20 Resmi Gantikan Solar, Begini Pengawasannya

Peluncuran Biodisel 20 (B20) di Kementerian Keuangan (foto: Setkab)
Peluncuran Biodisel 20 (B20) di Kementerian Keuangan (foto: Setkab)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah punya satu cara dalam meminimalisir kecurangan penyaluran B-20 di setiap SPBU Pertamina. Caranya ialah dengan silent audit dimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan inspeksi mendadak dengan waktu yang tidak diketahui siapapun.

“Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU,” jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Komservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana seperti termuat dalam keterangan resminya (3/9/2018).

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). “Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil,” lanjutnya.

Berganti Seluruhnya

Selain melakukan pengawasan yang ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran. Keseluruhannya berganti dengan B-20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter.

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B-0 setara Pertadex.

Seperti diketahui pasca diluncurkan kebijakan perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) kini wajib dilaksanakan oleh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak public service obligation (BBM-PSO), sektor transportasi non PSO, industri, pertambangan, hingga ketenagalistrikan. B-20 akan menggantikan fungsi solar di masyarakat. Penggantian solar ke B-20 diyakini bisa menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun. (DS/yi)

Baca juga: