Akhir 2017, Kabinet Kerja Jokowi-JK Selesaikan Masalah KTP El

ilustrasi KTP elektronik (e-KTP).

INFONAWACITA.COM – Tahun 2017 menjadi tahun pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri memperbaiki masalah KTP el. Setidaknya 3 masalah besar KTP el telah dapat terselesaikan oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK di akhir tahun 2017.

“Tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support/ATS), dan pengadaan lisensi. Saat ini, masalah tersebut telah teratasi dengan ditandatanganinya kontrak ATS, pengadaan lisensi, dan kontrak pengadaan blangko e-KTP pada triwulan ke empat tahun 2017,” kata Tjahjo di Jakarta, seperti dikutip dari Liputan6.com pada Minggu (31/12).

Oleh karenanya semua hasil perekaman KTP el, kata Tjahjo, sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama. Bahkan kini surat keterangan yang selama ini sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur telah dapat diganti langsung.

Hal ini karena blangko KTP el telah tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh Indonesia. Dengan jumlah blanko yang saat ini tersedia cukup dan sudah terdistribusi ke daerah, Tjahjo pun meminta semua kepala dinas untuk mencetak semua hasil perekaman baru dan suket.

“Bagi daerah yang blanko e-KTP-nya akan habis agar segera mengambil ke pusat. Saat ini di Ditjen Dukcapil tersedia 2,7 juta keping blanko,” himbau Tjahjo.

Antusiasme Tinggi

Perbaikan tersebut pun kata Tjahjo, ternyata membawa dampak positif di berbagai daerah. Kini masyarakat pun antusias dengan mendatangi pusat-pusat pelayanan.

Di sisi lain, tampak kegairahan instansi pelaksana dan berbagai komponen bangsa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama rekam cetak e-KTP. Bahkan, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, setidaknya ada tiga acara besar di luar pelayanan regular yang mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat.

Melihat hal tersebut, ia pun optimis, sisa target perekaman bagi wajib KTP elektronik sebesar 3%, atau setara dengan enam jutaan penduduk dapat diselesaikan pada akhir 2018.(DS)