647 Bidang Tanah di Kota Dumai Terkena Dampak Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera

foto: istimewa

INFONAWACITA.COM – Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan 647 bidang tanah di enam kelurahan di kota Dumai yang rencananya menjadi bagian dari jalur kereta api (KA) Trans Sumatera.

Enam Kelurahan tersebut diantaranya Bukit Kayu Kapur, Bukit Nenas, Bagan Besar, Mekar Sari, Bagan Keladi dan Purnama yang membentang 24 kilometer (km).

Saat ini Pemprov Riau tengah mematangkan persiapan pengadaan tanah untuk jalur Kereta Api (KA) Trans Sumatera di Kota Dumai dengan mengundang ratusan warga pemilik lahan dalam Konsultasi Publik Tahap II, Rabu (12/4).

Baca juga: ( APBN Terbatas dan Pembebasan Lahan Hambat Proyek KA Trans Sumatera )

Ketua Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Ahmadsyah Harrofie mengatakan sebelum ditetapkan sebagai lokasi lahan jalur KA, pemerintah melakukan pendataan tanah yang terkena proyek pembangunan.

“Masyarakat pemilik lahan setuju dengan pembangunan jalur kereta api ini, dan untuk pengadaan tanah kita lakukan konsultasi publik untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan terkait biaya penggantian,” kata Ahmadsyah Harrofie.

Sedikitnya tercatat akan terkena pembangunan proyek strategis pemerintah pusat itu.

“Kami berharap persiapan pengadaan tanah berjalan lancar, tidak ada kendala sehingga pembebasan lahan dan pelaksanaan proyek rel KA secepatnya dimulai,” katanya.

Konsultasi publik tahap II tersebut, kata Asisten II Pemprov Riau itu, sempat tertunda selama delapan bulan karena rencana jalur KA mengenai areal milik Satuan Radar TNI AU, namun sudah diselesaikan tanpa mengubah jalur.

Baca juga: ( LARAP KA Trans Sumatera di Provinsi Jambi Telah Selesai )

Kemenhub dan TNI AU sudah sepakat bahwa proyek rel KA tetap dilanjutkan, namun khusus di areal Satuan Radar TNI AU di Dumai diminta kepada Dirjen Perkeretaapian agar membangun di bawah tanah.

Warga Menerima

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir mengatakan pembangunan jalur KA merupakan proyek strategis nasional, dan persiapan pelaksanaan harus dilakukan dengan baik dan matang, termasuk biaya ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Menurut dia, warga Dumai yang terkena imbas proyek mendukung kelancaran kegiatan pemerintah, dan upaya penggantian lahan akan dipersiapkan sesuai tahapan diatur agar tidak ada kendala.

“Dari pertemuan ini kami harap masyarakat pemilik lahan dapat memahami rencana pelaksanaan proyek ini dan soal penggantian tanah bisa disepakati bersama sesuai ketentuan,” katanya. (HG)