48 dari 51 Kelurahan di Kota Kupang Alami Krisis Air

Ilustrasi: (Foto: health.liputan6.com)

INFONAWACITA.COM – Badan Penanggulangan Benacana (BPBD) Kota Kupang mendata 48 dari 51 kelurahan di kota itu mengalami krisis air sehingga meminta bantuan 400 tangki air ke pemerintah pusat.

BPBD meminta tambahan tangki suplai air bersih dari 100 yang saat ini ada menjadi 500 tangki, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang Ade Manafe di Kupang, Rabu (4/10).

Dia mengaku alokasi anggaran saat ini hanya tersedia untuk 100 tangki saja. Karerna itu, BPBD meminta tambahan tanki air ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta untuk menggenapi 500 tangki.

Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya ada alokasi 500 tangki air untuk bantuan penyaluran air bersih ke warga dan kelurahan yang alami krisis, namun untuk 2017 ini hanya tersedia 100 unit tangki.

Sambil menanti tambahan itu, saat ini 100 tangki yang tersedia terus disalur ke setiap kelurahan yang alami krisis air bersih, di awal puncak kemarau ini.

Menurut dia, alokasi anggaran untuk penyedian tangki air itu sudah disetujui oleh DPRD Kota Kupang dan siap disalurkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi krisis air bersih di setiap kelurahan yang ada.

“Sebelum penyaluran tim dari BPBD sudah lakukan pendataan bekerja sama pihak kelurahan dan sudah diketahui jumlah kebutuhan yang ada di masing-masing kelurahan,” katanya.

Dari data kebutuhan itu, maka DPBD menyalurkan air bersih melalui tangki-tangki itu ke masing-masing kelurahan tersebut.

Ade mengaku kegiatan penyaluran bantuan air bersih dari BPBD Kota Kupang untuk warga yang mengalami krisis air bersih sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir di musim dan waktu yang sama saat terjadi krisis air di setiap tahunnya.

Pihak kelurahan telah dimintakan untuk bisa menyediakan tangki atau bak penampung berukuran besar agar nantinya bisa menampung air yang diberikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh warga di masing-masing daerah untuk pemenuhan kebutuhan airt dalam rumah tangga masing-masing.

“Distribusi di kelurahan menjadi kewenangan kelurahan karena BPBD hanya menyuplai ke tempat penampung milik kelurahan,” katanya.

Pemerintah Kota Kupang kata Ade menerapkan kebijakan penyaluran air bersih gratis kepada warga di tengah krisis air bersih ini untuk memberikan akses mudah bagi pemenuhan kebutuhan air di rumah tangga masing-masing, apalagi bagi warga miskin.

Hal itu sangat beralasan, karena jika kemarau dan terjadi krisis air sehingga harga jual air tangki mencapai Rp175 ribu hingga Rp200 ribu/tangkinya.

“Harga ini tentu sangat sulit dijangkau oleh warga terutama yang miskin dan kurang mampu. Makanya Pemerintah Kota Kupang melakukan kebijakan ini,” katanya.

Sumur Bor

Selain bantuan penyaluran air di jangka pendek ini, Pemerintah Kota Kupang juga berencana membangun sumur bor di sejumlah titik wilayah daerah ini.

Rencana pengadaan sumur bor itu sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta dan diharap bisa segera disetujui untuk segera dibangun.

Menurut dia, permohonan pembangunan sumur bor itu sebagai salah satu aksi jangka panjang pemerintah melalui BPBD untuk mengatasi krisis air bersih warga di saat musim kemarau tiba di saban tahunnya.

Dengan sumur bor itu diharap akan bisa mampu mengatasi kondisi bencana kekeringan yang dimungkinkan akan dialami warga setiap puncak kemarau tiba. (ANT/HG)