3 Tahun Jokowi-JK, Gelorakan Industri Migas Lewat Gross Split

foto: antara

INFONAWACITA.COM – Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil menetapkan skema baru Production Sharing Contract (PSC) Gross Split industri minyak dan gas bumi.

Kontrak bagi hasil Gross Split merupakan jalan tengah dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam skema cost recovery. 

Hal ini seperti keterangan pers Kementerian ESDM ke infonawacita.com di Jakarta, Jumat (20/10).

Apalagi kerap kali cost recovery menimbulkan perdebatan antara Satuan Khusus Kerja Migas (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menentukan biaya dan besaran nilai yang harus di ganti oleh Pemerintah dan biaya mana yang tidak dapat diganti.

Melalui kebijakan Gross Split yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2017 digadang-gadang dapat mewujudkan bisnis di subsektor minyak dan gas bumi (migas) yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Terlebih, masa depan bisnis migas ditentukan oleh efisiensi biaya (cost game).

Semakin efisien kegiatan operasi migas, maka kontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan akan meningkat.

Melalui skema Gross Split, biaya operasi menjadi tanggung jawab kontaktor sehingga tidak mengganggu sistem finansial negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN).

Dengan begitu, secara tidak langsung menuntut kontraktor melakukan penghematan biaya.

Efisiensi Rantai Birokrasi Industri Migas

Selain itu dibandingkan dengan skema pengembalian operasi (PSC cost recovery), skema ini sanggup mengurai rantai birokrasi yang cukup panjang.

Eksekusi proyek dan proses procurement migas lebih sederhana dan tidak berpengaruh pada jumlah produksi.

Terlebih sejak tahun 2015, tren cost recovery terus merangkak naik dan nilainya lebih besar dari penerimaan negara.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, gross split dinilai sanggup memperkuat industri nasional dengan memperhatikan penggunaan TKDN dan menyerap tenaga kerja nasional.

Sementara itu, Wamen ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, gross split bisa mengantisipasi pergerakan harga minyak serta mendorong industri menggunakan teknologi kekinian dalam kegiatan eksplorasi migas.

Diharapkan dengan perubahan regulasi tersebut mampu menstimulus para investor, salah satunya pemberian insentif tambahan split sebesar 3 persen jika KKKS melakukan pengembangan lapangan migas yang kedua dalam blok migas yang sama (Plan of Development/POD II) dan memperoleh diskresi Menteri ESDM yang dapat memberikan tambahan atau pengurangan split yang didasarkan pada aspek komersialitas lapangan. (DS/HG)