2018 Diprediksi Menjadi Gelombang Arus Balik WNI Pro ISIS

Pelajar membentangkan spanduk tolak radikalisme dan terorisme saat Deklarasi dan Komitmen Bersama Menolak Radikalisme dan Terorisme, di Semarang, Jateng, Selasa (26/7). Deklarasi diikuti ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, TNI, dan Polri. (Foto: Antara/R Rekotomo/kye/16).

INFONAWACITA.COM – Analis Intelijen Stanislaus Riyanta memprediksi jika tahun 2018 akan menjadi gelombang arus balik WNI simpatisan ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia. Hal ini akan terjadi lantaran semakin terdesaknya kelompok radikal ISIS di Timur Tengah.

“Terdesaknya kelompok radikal ISIS di Timur Tengah membuat kekuatan ISIS terurai. Sebagian dari kelompok ISIS menuju Afganistan, sebagian lagi kembali ke negara asalnya termasuk yang berasal dari Filipina dan Indonesia,” kata Stanislaus dalam tulisannya yang dimuat Indonews.id pada Sabtu (30/12).

Perlu menjadi perhatian kata Stanislaus, WNI arus balik ini mempunyai karakteristik beragam. Ada yang kecewa dengan ISIS karena tidak sesuai dengan janji-janji yang disampaikan, namun ada pula yang diduga justru membawa ideologi radikal yang lebih kuat.

“Kelompok pembawa ideologi ini diperkirakan saat ini menjadi sel tidur untuk menghindari deteksi dari aparat keamanan Indonesia,” imbuhnya.

Namun, ia pun mengapresiasi kinerja aparat keamanan Indonesia dalam mencegah dan menangani aksi teror pada 2017. Menurutnya beberapa pencegahan dalam bentuk penangkapan anggota kelompok radikal yang disertai material untuk melakukan teror merupakan kinerja nyata aparat keamanan dalam mewujudkan keamanan di Indonesia.

Eksistensi Ormas Radikal

Selain gelombang arus balik WNI yang pernah bergabung dengan ISIS, Stanislaus juga menyoroti masalah kelompok pengusung ideologi anti Pancasila. Lewat Perppu Ormas, tentu saja Ormas tersebut sudah dinyatakan sah terlarang di Indonesia.

Meski demikian, ia memprediksi jika pembubaran bukan menjadi akhir dari Ormas radikal di Indonesia. Ia memprediksi jika Ormas tersebut akan tetap eksis dan melebur dengan kelompok masyarakat lainnya dan mengkampanyekan tentang anti pemerintah. Ia pun menyayangkan negara yang cenderung tidak memiliki aksi lanjut setelah pembubaran.

“Meskipun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, namun secara signifikan pemerintah belum melakukan tindakan-tindakan sebagai pencegahan pada saat kelompok tersebut menggunakan kedok agama sebagai pelindung gerakannya,” ujarnya menyayangkan.(DS)