2 Tahun Nawacita: Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum

INFONAWACITA.COM – Dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjalankan program Nawacita secara perlahan telah memberikan kestabilan politik, kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi warga negara.

Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan selaku pemegang otoritas koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi kementerian dan lembaga terkait telah melakukan beberapa langkah percepatan di berbagai bidang terkait ruang lingkup politik, hukum dan keamanan.

Politik

Dalam bidang politik, pemerintah berhasil mencatat tiga capaian penting yakni pertama, konsolidasi politik yang dilakukan pemerintah menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan efektif dengan dukungan DPR.

Capai kedua, berupa pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015 yang berlangsung dengan sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 persen. Dan capaian ketiga, meningkatnya angka indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2015 menjadi 73,12. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 menggunakan indikator dan variabel yang sama mengalami kenaikan 0,08 poin dari sebelumnya 73,04.

Hukum

Di bidang hukum, pemerintah mencatatkan 6 capaian penting selama periode kedua pemerintahan Jokowi-JK. Capaian pertama, deregulasi peraturan daerah (perda) dimana Kementerian Dalam Negeri telah mencabut 3.143 Perda bermasalah.

Capaian kedua berupa peningkatan kinerja Kepolisian dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 373.636 kasus pada tahun 2015, turun menjadi 165.147 kasus pada tahun 2016 (per-Juni). Selain itu, terjadi penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas baik dari jumlah kasus dan korban jiwa, yakni pada tahun 2015 mencapai 2.228 kasus dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1.947 kasus.

Capaian ketiga, keberhasilan Kejaksaan Agung menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 14,2 triliun selama periode Januari hingga September 2016.

Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan adalah  capaian penting keempat. Dalam program tax amnesty, sejak Juli hingga Oktober uang tebusan telah mencapai Rp 97,15 triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp 165 triliun.

Capaian kelima, berupa keberhasilan menangkap dan memulangkan buronan koruptor yakni Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015 dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.

Capaian keenam, pemerintah mencanangkan reformasi hukum nasional yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama pemerintah fokus melakukan 5 program, yakni pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, percepatan pengurusan SIM, STNK, SKCK dan BPKB, relokasi lembaga pemasyarakatan serta perbaikan layanan hak paten, merk dan desain. Untuk mendukung program reformasi tahap pertama ini, pemerintah membentuk satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

Keamanan

Dalam bidang keamanan, pemerintah mencatat tiga capaian penting selama periode kedua pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, pembangunan di wilayah perbatasan dengan mendirikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjangnya.

Capaian kedua, dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di tanah air dengan tewasnya Santoso pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah. Pada periode ini, sebanyak polisi mengamankan 170 orang tersangka anggota kelompok teroris.

Capaian ketiga, berupa keberhasilan diplomasi luar negeri RI untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. (AK)