110 Ribu Sertifikat Tanah Akan Dibagikan di Provinsi Kepulauan Riau

Pembagian sertifikat tamah di Sukabumi, Jawa Barat. foto: Pikiran Rakyat

INFONAWACITA.COM – Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan 110 ribu sertifikat lahan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 untuk mewujudkan target pemerintah dalam sertifikasi seluruh bidang tanah hingga tahun 2025.

“Pada 2018 Kepri ditargetkan 110 ribu bidang,” kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Syafriman di Batam, Kepri, Rabu.

Ia optimis bisa mencapai target itu, dengan dukungan dari pemerintah daerah.

Pada tahun ini, BPN Kepri ditargetkan menerbitkan 58 ribu sertifikat lahan, mulai Agustus 2017.

BPN telah menerbitkan 4.000 sertifikat tanah pada periode Januari-Juli 2017. Dan sejak Agustus hingga kini telah menerbitkan sekitar 40 ribu sertifikat.

“Sudah hampur 80 persen,” kata dia.

Di Kepri, terdapat 695 ribu bidang lahan, dan sekitar 400 ribu bidang sudah terdaftar atau 59, 99 persen.Dan sekitar 41 persen lainnya masih menunggu proses.

Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil menargetkan seluruh lahan di Provinsi Kepulauan Riau bersertifikat pada 2020 demi memberikan kepastian hukum pada masyarakat atas tanah yang dimiliki.

“Kepri tinggal 41 persen, kalau data ini benar pada 2020 bisa 100 persen dengan bantuan gubernur dan wali kota,” kata Menteri.

Pemerintah terus menggenjot penerbitan sertifikat lahan.

Sertifikat tanah, kata dia, memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk meminimalisasi konflik dan memberikan akses perbankan kepada masyarakat.

“Ini untuk mencegah konflik tanah. Ke depan, kalau tanah sudah tersertifikat, konflik minimum, kalau tidak bisa hindarkan 100 persen,” kata dia.

Setiap orang akan tahu tanahnya. Batas bidang tanah juga berdasarkan koordinat, sehingga tidak ada lagi celah berkonflik.

Sertifikasi juga membuka akses masyarakat ke perbankan formal.

“Selama ini menurut bank dunia, orang Indonesoa yang sudah punya akses ke perbankan formal hanya 40 persen. Karena masyarakat punya aset tapi tidak sertifikat,” kata Menteri.

Jadi Aset Hidup

Tanah yang tidak ada sertifikat merupakan aset idle. Dan bila sudah memiliki surat resmi menjadi aset hidup.

“Selama ini masyarakat kalau perlu pinjaman uang ke rentenir karena tidak ada sertifikat. Ini komitmen pemerintah tingkatkan harkat dan martabat,” kata dia.

Namun Menteri mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kredit dengan jaminan sertifikat tanah ke bank hanya untuk kebutuhan produktif.

Senada dengan Menteri, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga mengingatkan masyarakat bijaksana memanfaatkan sertifikat tanah.

“Jangan di-‘sekolah’-kan untuk membeli telepon selular,” kata Gubernur. (ANT/HG)