1.600 Guru Agama Non-PNS Diperjuangkan Peroleh Insentif

Ilustrasi (foto: netralnews)

INFONAWACITA.COM – Sedikitnya 1.600 guru agama non-pegawai negeri sipil (PNS) diperjuangkan untuk memperoleh dana insentif setiap bulan dari pemerintah Kabupaten Tapin.

Hal ini diputuskan dalam pembicaraan antara perwakilan tenaga pengajar agama non-PNS dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tapin yang dilaksanakan di ruang pertemuan DPRD Tapin beberapa waktu lalu.

Diskusi dan dengar pendapat diikuti oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Tapin, perwakilan dari Kantor Kementrian Agama Tapin, Perwakilan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP).

Dalam dengar pendapat Pada rapat ini dipimpin Komisi II DPRD Kabupaten Tapin yang terdiri dari Wahyu Ranoro, H Ihwanuddin Husin dan Muhammad Baseri tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan.

Kesepakatan tersebut diantaranya, pertama domisili pengajar berupa Kartu Tanda Penduduk Elektrik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil dan kartu Keluarga.

Kedua, masa waktu pengajar minimal 2 tahun dibuktikan dengan surat keputusan dari instansi terkait, ketiga penerimaan tunjangan tidak lebih dari satu tunjangan yang bersumber dari APBD dan APBN, dengan surat pernyataan di tanda tangani diatas materai.

Waktu mengajar 2 jam satu kali pertemuan, minimal 5 kali pertemuan serta maksimal 7 kali pertemuan, kelima tempat mengajar tetap, dibuktikan dengan keterangan dari lurah atau kepala Desa.

Keenam, pengajar harus mendapat rekomendasi dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

Ketujuh, umur pengajar serendah-rendahnya 20 tahundan setinggi-tingginya 60 tahun serta kedelapan pendidikan pengajar minimal lulus Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, menguasai ilmu Tajwid dan Fasih membaca Al Quran serta buku atau kitab pelajaran agama yang dimaksud dengan rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Tapin.

Anggota Komisi tiga DPRD Tapin H Ihwanuddin Husin mengatakan bahwa hasil dengar pendapat hari ini akan dibicarakan ke pihak eksekutif.

“Kalau usulan ini bisa disetujui, maka tahun 2018 nanti sudah mulai jalan, karena guru TK swasta, guru pondok pesantren dan guru madrasah di Tapin sudah saatnya diberi insentif,” jelasnya.(AR/ANT)