Quo Vadis Politik Kewarganegaraan Indonesia?

Hery Haryanto Azumi. (foto: suaratangsel.com)

Oleh: Hery Haryanto Azumi*

Pidato politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut kata “pribumi” Senin (16/10) pekan lalu menarik dibahas lebih lanjut. Dalam pidato itu Anies mengatakan, “Dulu kita semua, pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Penyebutan istilah pribumi dalam pidato perdana Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta itu menurut hemat saya kurang tepat. Pertama, posisi Anies sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta, alias pejabat publik. Penggunaan kata pribumi jelas kontraproduktif dengan semangat toleransi dan keberagaman. Apalagi dikotomi ihwal pribumi dan non-pribumi di lingkungan pemerintah talah dilarang sejak 1988. Saat itu Presiden Bj Habibie menerbitkan intruksi khusus untuk mengakhiri perdebatan rasialisme dan polemik diskriminasi warga Tionghoa.

Kedua, penggunaan kata pribumi tentu menimbulkan spekulasi multitafsir sehingga dapat menjurus kepada polarisasi baru serta menyulut sentimen primordial antar-kelompok. Seharusnya, pidato perdana Anies sebagai gubernur mempertegas bahwa dia merupakan pemimpinan untuk semua, yakni pengayom seluruh warga DKI tanpa terkecuali.

Mengkotak-kotakan antara pribumi dan non-pribumi dengan tujuan mempertebal barikade sosial antarkelompok tertentu justru menimbulkan persepsi negatif. Di satu sisi dapat menghidupkan kembali luka lama dalam kompetisi pilkada DKI Jakarta yang sebenarnya juga belum sembuh total. Sementara di sisi lain dapat menimbulkan keraguan di antara warga DKI Jakarta tentang kepemimpinan Anies apakah mampu merawat keberagaman di ibukota atau tidak.

Seharusnya, Gubernur Anies berusaha merangkul para pendukung rivalnya saat Pilkada DKI Jakarta kemarin, khususnya pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerima kekalahan amat menyakitkan lantaran selain diserang isu SARA, juga berakhir tragis dengan hukuman penjara. Sebab, tanpa segara merangkul semua kelompok, Anies-Sandi akan mengalami kesulitan dalam mengurai berbagai persoalan di Ibukota.

Kesenjangan Ekonomi

Salah satu persoalan berat di DKI Jakarta adalah soal kesenjangan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta (year on year) pada kuartal II lalu mencapai 5,96 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 5,01 persen sampai dengan semester I 2017.

Namun demikian, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio gini hingga Maret 2017 sebesar 0,41. Angka ini meningkat 0,01 poin jika dibandingkan dengan rasio gini pada September 2016 sebesar 0,40. Data BPS juga memperlihatkan bahwa rasio gini Jakarta bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu 0,393. Dengan semakin tinggi rasio, maka semakin besar ketimpangan warga Jakarta.

Di saat yang sama, Indonesia kini sedang memasuki suatu tahapan atau era krusial dan paling menentukan dalam masa pembangunan. Era krusial itu adalah bonus demografi yang kini sudah dimulai dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada rentang tahun 2025-2030. Puncak dari era bonus demografi akan dicapai pada rentang tahun 2025-2030 ketika jumlah penduduk usia produktif berada pada angka 70% dan sisianya 30% usia tidak produktif. Artinya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta jiwa, sementara non produktif hanya 60 juta.

Bonus demografi bisa menjadi “berkah” namun juga bisa menjadi “musibah”. Menjadi berkah bila para pemimpin Indonesia mampu mempersiapkan dan menyambutnya dengan baik. Sebaliknya, akan menjadi musibah jika para pemimpin Indonesia tak mampu menyambutnya dengan baik.

Di tengah kesenjangan ekonomi yang memprihatinkan dan di saat yang sama Indonesia sedang memasuki tahapan bonos demografi, kita berhadap pemimpinan DKI Jakarta mulai meninggalkan gempita retorika dengan segera bergegas tancap gas merealisaikan janji politik serta menyusun strategi bagaimana menyambut bonos demografi.

Sebagai miniatur Indonesia dengan penduduk sangat pelangi, DKI Jakarta memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pembangunan nasional. Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat usaha-usaha raksasa. Orang-orang terkaya di negeri ini tinggal di Jakarta, begitu pula orang dari berbagai etnis dan kelas sosial.

Gubernur Anies mesti menjadikan keberagaman di DKI Jakarta sebagai berkah berlimpah untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Sebab, tanpa membangun kemitraan strategis antar-semua elemen masyakat, sulit kiranya membangun Jakarta seperti yang telah dicita-citakan.

Politik Kewarganegaraan

Munculnya upaya mengkotak-kotakan antara pribumi dan non-pribumi baru-baru ini merupakan tema usang yang harus segera ditinggalkan. Apalagi diskursus tersebut dulu memang sengaja dibuat oleh penjajah Belanda untuk strategi politik adu domba.

Francois Gouda dalam Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (Serambi, 2007) mengatakan, Belanda membuat peraturan Pasal 163 Indische Staats Regeling dengan membagi kelas ke dalam tiga golongan: Eropa, Timur Asing (Tiongkok, Arab, dan India), serta inlander (pribumi). Saat itu penguasa Belanda memakai istilah inlander untuk merendahkan orang Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, istilah pribumi dan non-pribumi kembali menguat di era 1950-an. Ketika itu istilah pribumi berubah makna menjadi positif, sebaliknya kata non-pribumi berkonotasi negatif. Sentimen keduanya makin menguat saat pemerintah membuat aturan yang melarang orang asing—terutama kalangan Tianghoa—menjadi pengusaha atau ikut membangun bidang dagang. Sejak itulah “pribumi” terkesan superior sementara “non-pribumi” inferior hingga pada saat BJ Habibie berkuasa istilah tersebut ditiadakan.

Sebagai bangsa yang selalu optimis, kita berharap munculnya polemik pribumi dan non-pribumi mampu dijadikan sebagai momentum pembelajaran politik kewarganegaraan, baik bagi elite politik dan pejabat publik ataupun bagi segenap generasi bangsa. Sebab, Pasal 26 UUD 1945 tentang Kewarganegeraan jelas mengatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Semua warga negara Indonesia (WNI) adalah pribumi. Jadi tidak relevan lagi menyoal pribumi dan non-pribumi. Pendidikan politik kewarganegaraan ini mesti diterapkan dengan serius di semua jenjang pendidikan supaya dikemudian hari tidak lagi muncul polemik tentang dikotomi antara pribumi dan non-pribumi.

*Penulis adalah Sekjen PB-MD Hubbul Wathon; Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU); Ketua Umum PB PMII 2005-2008. Artikel ini telah dimuat di Suara Pembaruan, 23 Oktober 2017. Dimuat kembali atas seijin penulis.