Menteri ESDM: Masyarakat Bisa Nikmati Kapasitas Daya Listrik yang Bertambah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai menghadiri pembukaan perdagangan dengan Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Bursa Efek Indonesia (foto: Infonawacita.com/Desy Selviany)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah menginginkan masyarakat bisa menikmati penambahan daya listrik dari program 35 ribu MW. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk melakukan penyederhanaan golongan pelanggan listrik.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, di tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2025 jumlah kapasitas listrik yang dimiliki Indonesia akan semakin bertambah. Total penambahannya mencapai 40 ribu MW, dimana 35 ribu MW dari program pemerintah dan 5 ribu MW dari program percepatan (Fast Track Program/FTP) pertama dan kedua.

“Begini, pertama kan jumlah kapasitas daya listrik naik terus. Sekarang sih naiknya belum seberapa, tapi nanti 2019, 2020, 2021, 2025 paling kurang ada pertambahan sebesar 40 ribu MW,” kata Jonan di Gedung Kementerian ESDM pada Rabu (15/11).

Maka dari itu, kata Jonan, masyarakat juga harus bisa merasakan penambahan kapasitas listrik tersebut. “Pertanyaannya gini, 40 ribu MW ini listrik mau ditujukan pada siapa saja? Apakah hanya untuk industri? Apakah untuk perusahaan besar saja? Kan tidak? Tapi untuk seluruh masyarakat,” kata Jonan.

Oleh karenanya pemerintah pun menjamin jika masyarakat tidak dibebankan biaya penambahan daya hingga biaya per kwh.

Selain itu dengan adanya penambahan daya listrik masyarakat juga akan terbantu dengan kapasitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan. “Jadi supaya masyarakat ingin menikmati listrik lebih banyak juga bisa,” imbuh Jonan.

Sebelumnya pemerintah sendiri berencana melakukan penyederhanaan golongan listrik. Nantinya pelanggan nonsubsidi 900 VA akan berlangganan listrik 1.300 VA, sedangkan pelanggan 1.300 VA dan 2.200 VA akan berlangganan listrik 4.400VA.

Kebijakan ini pun tidak berlaku bagi pelanggan listrik subsidi. Pemerintah pun masih mengkaji masalah teknis dari kebijakan ini. Masyarakat nantinya dilibatkan dalam penyampaian aspirasi untuk nantinya bisa diterapkan kebijakan yang tepat di masyarakat terkait penyedehanaan golongan listrik ini. (DS/yi)