Menteri ATR/BPN Optimis Lima Juta Sertifikasi Tanah Rampung Akhir 2017

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan kepada media usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8). Rakor itu membahas kelanjutan proyek Tanjung Benoa dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/16

INFONAWACITA.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, optimistis target sertifikasi tanah lima juta sertifikat dapat tercapai di akhir tahun 2017.

“Pada 2017 kami ada target lima juta sertifikat tanah. Kami akan bekerja semaksimal mungkin supaya target tercapai. Sampai hari ini sudah sekitar dua jutaan sertifikat, dan tahun ini kalau tidak sampai lima juta mungkin 4,5 juta sertifikat bisa kami capai,” kata Sofyan di Jakarta, Rabu (15/11).

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut menjelaskan ada beberapa tahapan dalam persertifikasian tanah, antara lain pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran dan pemetaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat.

Pemerintah menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia pada 2017 dapat mencapai 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria. Kepemilikan sertifikat tanah tersebut merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan.

“Target tahun ini kami usahakan 100 persen. Kami masih bisa mengeluarkan sertifikat sampai 31 Desember 2017. Tujuan akhirnya adalah setiap persil tanah terdaftar dengan baik, diketahui pemiliknya, serta diketahui ukuran dan status hukumnya,” ucap Sofyan.

Kendala Yang Dihadapi

Sofyan mengungkapkan masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program sertifikasi tanah. Kendala tersebut terutama menyangkut adanya sengketa ketika pengukuran tanah.

“Ketika (tanah) diukur, ternyata bersengketa antara dua pihak. Maka keduanya harus menyelesaikan sengketanya dulu,” ucap dia.

Kendala lainnya, kata Sofyan, yaitu keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui sehingga BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat. (ANT/HG)