Laksanakan Amanat Undang-Undang, Menteri ESDM Teken Amandemen 13 PKP2B

Foto bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama dengan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono dan pengusaha pertambangan Batubara di Gedung Kementerian ESDM pada Selasa (14/11) (foto: Desyselviany/Infonawacita.com)

INFONAWACITA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menandatangani 13 Naskah Amandemen Kontrak Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (14/11).

Dengan ditandatanganinya 13 Naskah Amandemen PKP2B hari ini, masih tersisa 18 PKP2B yang belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hampir keseluruhan perusahaan tersebut belum menyepakati isu penerimaan Negara, seperti PPN, PBB, pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan secara prevailing law.

Menteri Jonan pun berharap 18 naskah amandemen tersisa akan dapat benar-benar ditandatangani hingga akhir tahun 2017.

“Terima kasih kepada bapak yang mewakili PKP2B untuk menandatangani. Jadi ini kan 13 berarti masih ada 18 lagi yang belum dan saya harapkan sampai akhir tahun ini selesai sebelum pembahasan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun depan, saya harap ini sudah diselesaikan sebagai satu semangat minerba,” titip Jonan usai penandatanganan naskah tersebut.

Jonan juga meminta kerja sama gubernur daerah terkait dan pemerintah provinsi untuk ikut membantu mempercepat sisa penandatanganan naskah ini.

Ia menjelaskan jika belum ditandatanganinya 18 naskah amandemen tersebut karena beberapa soal. Misalnya saja perusahaan yang masih menegosiasikan tentang iuran PBB.

“Kalau laporan yang saya terima mereka itu menegosiasikan kenaikan iuran PBB dan sebagainya. Itu saja sih. Jadi masih dibicarakan juga melibatkan BKF Kementerian Keuangan, tapi saya minta selesaikan sampai akhir tahun,” kata Jonan usai acara.

Amanat undang-undang

Penerimaan negara dari 13 perusahaan yang menandatangani naskah amandemen secara agregat meningkat sekitar 68 juta dolar AS.

Penandatanganan ini sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan turunannya.

Ketigabelas PKP2B tersebut terdiri atas:
• 4 PKP2B Generasi I atas nama PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung
• 1 PKP2B Generasi II atas nama PT Barasentosa Lestari
• 8 PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal dan PT Sumber Barito Coal. (DS/yi)