KPK Bisa Lakukan Pemanggilan Paksa kepada Setnov

INFONAWACITA.COM – Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan jika KPK bisa memanggil paksa Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) jika pada pemanggilan ketiga ini tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu masih tidak hadir.

“Jika panggilan ketiga tidak hadir maka KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa, tapi mudah-mudahan beliau kooperatif,” kata Laode saat ditemui di Gedung KPK pada Senin (13/11).

Sebelumnya KPK kembali menetapkan Ketua Umum Golkar ini sebagai tersangka kasus KTP-el setelah sebelumnya berhasil lolos karena proses praperadilan. Pada Minggu (12/11) KPK pun memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan kembali kepada Setnov untuk pemeriksaan saksi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Anang Sugiana Sudiharja pada Senin (13/11).

Meski demikian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan jika KPK telah menerima surat dari Setnov yang berisi ketidakhadirannya sebagai saksi untuk tersangka ASS.

Menurut Febri surat yang diterima KPK merupakan surat dengan kop DPR RI dan ditandatangani oleh Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut juga disampaikan alasan ketidakhadiran karena hak imunitas anggota DPR. Atas hal ini berarti ini ketiga kalinya Setnov mangkir dari panggilan KPK.

Tidak Perlu Izin Presiden

Sebelumnya kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi bersikeras jika pemanggilan Skliennya harus melalui izin Presiden. Hal ini menurutnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 20a, dimana anggota Dewan memiliki hak bicara, bertanya, mengawasi, dan punya imunitas.

Namun Laode pun memastikan jika pemanggilan KPK tidak perlu meminta izin Presiden. Hal ini juga sudah sesuai dengan undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Kan sudah berapa kali dipanggil dan beliau dipanggil tanpa surat izin Presiden. Jadi kenapa sekarang hadir kami harus dapat surat izin dari Presiden?” kata Laode. (DS/yi)