Konglomerasi Media dan Revisi UU Penyiaran

Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.

Saat ini DPR RI sedang merevisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Revisi ini diharapkan dapat membuat langkah maju dalam memperkuat media sebagai pilar keempat demokrasi, bukan malah sebaliknya. Berbagai masukan dan kritik diperlukan untuk memperkuat UU Penyiaran ini ke depan. Paling penting lagi, media yang menjadi anak kandung reformasi, harus menjamin hak publik untuk memperoleh dan memproduksi informasi.

Tumbangnya kekuasaan otoritarian Orde Baru oleh gerakan reformasi 1998 memberikan dampak luas pada kebebasan berekspresi dan berorganisasi di Indonesia, termasuk kebebasan pers. UU No. 39/1999 tentang HAM bahkan menjamin kebebasan media dan informasi bagi warga negara. Dua kebijakan dikeluarkan untuk mengatur regulasi media yaitu UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.

Dalam perkembangannya media penyiaran telah menjadi industri media yang sulit dikontrol. Kebijakan media dianggap telah gagal untuk mengatur penyiaran sebagai sebuah industri. Pembuat kebijakan dan negara sebagai regulator gagal memberikan pembatasan yang jelas antara monopoli dan oligopoli. Absennya kebijakan khusus untuk mengatur aspek komersial dari penyiaran ini menjadi faktor ekspansi dan konglomerasi media penyiaran.

Perkembangan lainnya adalah kecenderungan partisan dari media penyiaran karena mengikuti kepentingan politik pemilik media. Akibatnya, informasi yang diberikan disesuaikan dengan selera dan politik pemilik, mengabaikan objektivitas, pemberitaan yang tidak berimbang dan menghilangkan hak publik mendapatkan informasi. Faktanya, saat ini beberapa konglomerasi media dimiliki para pimpinan partai politik.

Mereka tidak hanya memiliki perusahaan media massa dengan berbagai macam bentuk, mulai dari cetak, penyiaran, hingga portal news online. Mereka tidak cuma memiliki kepentingan bisnis, tapi juga kepentingan politik. Konsentrasi kepemilikan media di tangan beberapa kelompok media besar ini telah menciptakan situasi di mana media berkolusi dengan kepentingan bisnis dan kepentingan politik yang mendegradasi kualitas jurnalisme.

Dalam draft revisi UU Penyiaran yang dibuat DPR, muncul tambahan pasal tentang “lembaga penyiaran khusus” yang membolehkan setiap partai politik memiliki stasiun televisi. Pasal 103 draf itu menyatakan lembaga penyiaran khusus merupakan lembaga penyiaran non-komersial yang didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementerian, partai politik, atau pemerintah daerah.

Lembaga penyiaran khusus untuk partai dikhawatirkan membuat media penyiaran menjadi ajang propaganda. Televisi yang dimiliki partai politik juga dikhawatirkan bisa menjadi media provokator pemecah belah masyarakat. Kasus pembantaian di Rwanda menjadi pelajaran bagaimana provokasi media radio menyulut pembantaian massal antarsuku.

Revisi UU Penyiaran

Agar fungsi media sebagai fondasi demokrasi dan menjamin hak informasi publik, maka revisi UU Penyiaran harus fokus pada beberapa hal strategis. Pertama, pembatasan yang jelas untuk mencegah terjadinya monopoli dan komersialisasi media. Pengaturan khusus harus dibuat oleh pemerintah, karena pemilik media menggunakan frekuensi milik publik sehingga tidak boleh dibiarkan bebas memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri, baik dengan motif bisnis maupun motif politik.

Monopoli media jelas bertentangan dengan UU Penyiaran yang sudah mengakomodir prinsip-prinsip penyiaran demokratis melalui keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of content). Menurut Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), draft revisi yang ada saat ini sarat dengan pasal-pasal pembelaan terhadap korporasi dan melegalkan konsentrasi kepemilikan lembaga penyiaran jauh dari upaya memberdayakan penyiaran publik dan komunitas penyiaran.

Draft yang ada juga melegalkan praktek pemindahtanganan kepemilikan yang berdampak pada jual beli frekuensi lewat jual beli saham. Ini jelas melanggar prinsip frekuensi sebagai milik publik. Revisi UU Penyiaran juga menunjukkan keberpihakan pada orientasi komersial penyiaran dengan memuat ketentuan bahwa porsi iklan spot paling tinggi 40 persen dari setiap waktu tayang program. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa dibandingkan UU Penyiaran No. 32/2002 yang menetapkan 20 persen. Sementara untuk iklan layanan sosial non-komersial tidak diatur dengan jelas.

Draft revisi juga melanggengkan “monopoli Jakarta” atas konten media dengan menyatakan bahwa Sistem Siaran Jaringan (SSJ) adalah opsional, bukan kewajiban lembaga penyiaran. Demokratisasi penyiaran berarti sebuah antonim dari kata sentralisasi. Karena itu SSJ adalah sebuah kewajiban, agar juga sejalan dengan visi “Indonesia-Sentris” dan Nawacita yaitu membangun “informasi publik” dari pinggiran dan daerah-daerah terluar.

Kedua, dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Independen (KPI). Perlunya memperkuat wewenang KPI agar lembaga ini menjadi independen tidak lagi dibawah struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selama ini kewenangan KPI untuk memberikan sanksi pada pelanggar UU Penyiaran kelewat lemah. KPI hanya dapat memberikan sanksi sebatas teguran kepada media pelanggar. KPI perlu diberikan wewenang untuk memidanakan pelanggar UU Penyiaran.

Ketiga, memperkuat TVRI dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dengan membuat RUU tentang Radio-Televisi Republik Indonesia (RTRI) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo. Di tengah komersialisasi dan dominasi televisi swasta dan asing, maka penguatan dan pemberdayaan TVRI dan RRI menjadi langkah paling strategis agar kepentingan publik dan bangsa terinformasikan kepada masyarakat tanpa kepentingan partisan dan politik. ***

*) sebagaimana dimuat di Harian Kompas, Sabtu 1 April 2017