Indonesia Dukung Filipina dalam Proses Deradikalisasi di Marawi

Menlu Retno Marsudi menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan PM Jepang Shinzo Abe di Hotel Diamond, Manila, Filipina, Minggu (12/11) sore. (Foto: Humas Setkab/Said)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mendukung pemerintah Filipina dalam proses deradikalisasi di Marawi pascapembebasan kota itu dari teror yang dilakukan kelompok radikal.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Manila.

“Selain rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur, salah satu fokus dukungan Indonesia terkait dengan sektor pendidikan dan deradikalisasi di Marawi,” kata Menlu Retno Marsudi di Manila, Minggu (12/11).

Retno menambahkan, dukungan Indonesia dalam proses deradikalisasi itu sejalan dengan keinginan Pemerintah Filipina untuk mengembangkan toleransi melalui pendidikan.

Kurikulum pendidikan agama

Lebih lanjut pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan untuk membantu pengembangan kurikulum pendidikan agama, pengiriman ulama untuk menyebarkan nilai Islam sebagai “rahmatan lil alamin” melalui madrasah.

Pemerintah Indonesia pun akan menyediakan lebih banyak beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa asal Marawi.

Pada pertemuan itu, Menlu RI juga menyebutkan pengalaman Indonesia dalam melakukan deradikalisasi.

“Indonesia siap berbagi pengalaman dengan Filipina dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi di Marawi,” ujar Menlu Retno.

Menanggapi pernyataan dukungan itu, Menlu Filipina Alan Peter Schramm Cayetano Menlu Filipina menyampaikan penghargaan tinggi atas dukungan dan bantuan Indonesia dan Malaysia dalam pembebasan kota Marawi.

Pertemuan Trilateral Menlu Indonesia-Malaysia-Filipina di Manila merupakan tindak lanjut dari pertemuan trilateral yang dilaksanakan pada Juni lalu.

Kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina itu dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan terorganisir lintas negara, terutama terorisme, khususnya di Laut Sulu dan Sulawesi. (*)