5 Hal Ini Bikin Warga Jakarta Susah Move On dari Jokowi-Ahok-Djarot

INFONAWACITA.COM– Pada Minggu (15/10) tepat pukul 00.00 Djarot Saiful Hidayat resmi berhenti mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta menyebut jika kepemimpinan Djarot adalah penutup dari 3 estafet pembangunan DKI Jakarta yang dimulai dari Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sebagai bentuk perpisahan, pada Sabtu (14/10) malam Djarot pun di lepas warga DKI Jakarta di Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Pada acara tersebut masih banyak warga DKI Jakarta yang belum rela 3 Kepemimpinan DKI Jakarta tergantikan. Sebab, menurut mereka setelah Ali Sadikin, di awal pemerintahan Joko Widodolah Jakarta mulai kembali bangkit.

Dilanjutkan dengan Ahok, gebrakan-gebrakan pemerintah pun mulai dari sektor pelayanan birokrasi hingga sektor infrastruktur DKI Jakarta dibenahi. Hal inilah yang di sebut-sebut akan membuat sebagian warga DKI Jakarta susah pindah ke lain hati.

Berikut Infonawacita.com rangkum 5 hal yang buat warga DKI Jakarta susah move on dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok-Djarot.

Punya 23 Lokasi Rusunawa
Suasana di Rusunawa Pulogebang, Jakarta Timur, Senin (22/2/2016). Rusunawa Pulogebang adalah salah satu tempat yang menjadi tujuan relokasi warga Kalijodo.(Foto: Kompas.com/Alsadad Rudi)

Dimulai dari era Jokowi relokasi warga di permukiman kumuh ke Rusunawa layak huni mulai digencarkan. Sempat mengalami konflik dan penolakan dari warga relokasi, akhirnya ribuan warga pun berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Hingga kepemimpinan Djarot sendiri, Pemprov DKI Jakarta seperti dikutip dari Jakarta.bisnis.com sudah memiliki 23 lokasi rusunawa yang tersebar diseluruh wilayah Jakarta.

Hanya dengan membayar kurang dari Rp 400.000 warga Jakarta yang belum memiliki rumah bisa mengantre untuk dapat memiliki rusunawa tersebut. Tingkat kepeminatan yang tinggi membuat antrean mendapatkan rusunawa ini mencapai 11.000. Saat ini sendiri Pemprov DKI Jakarta sedang membangun 11.229 rusunawa yang sedang dikebut pembangunannya.

Revitalisasi Pasar Tradisional
Lokbin di Meruya Ilir, Jakarta Barat (foto: Wartakota.tribunnews.com)

Jika dulu sebelum zaman Jokowi pasar-pasar di Jakarta harus kumuh dan becek tidak lagi dengan sekarang. Bersama dengan PD Pasar Jaya, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional di Jakarta pun saat ini jauh dari kesan becek dan kumuh, lantai-lantai dalam pasar sudah memakai keramik dan memiliki sanitasi yang baik.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
RPTRA Kalijodo (foto: Kriminalitas.com)

Kini warga DKI Jakarta tidak perlu lagi mengeluarkan kocek yang besar hanya untuk mengajak anaknya berwisata. Hal ini karena sampai Januari 2017 Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki 186 RPRTA yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Dilengkapi dengan taman, fasilitas bermain anak, bangku-bangku taman hingga panggung seni budaya warga Jakarta bisa melakukan aktifitas publik di RPRTA yang mulai gencar dibangun sejak jaman Ahok awal menjabat tepatnya tahun 2015.

Pelayanan Birokrasi yang Mudah
Mal Pelayanan Publik di Jakarta (foto: Kompas.com)

Pada era Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masyarakat pun tidak harus kerepotan lagi dengan pungutan-pungutan liar setiap kali berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini bisa dilakukan tidak lain dengan dobrakan lelang jabatan pada tingkat lurah dan camat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Akibatnya pungutan liar dan pelayanan buruk yang biasa didapatkan oleh warga setiap kali harus berhadapan dengan Kelurahan dan Kecamatan tidak lagi dirasakan. Terakhir Pemprov DKI Jakarta pun memiliki Mal Pelayanan Publik Terpadu. Melalui Mal ini, hanya dengan satu tempat warga DKI Jakarta bisa mengurus segala hal yang berkaitan dengan birokasi, mulai dari BPJS, SKCK, Perpanjangan STNK dan sebagainya.

Reformasi Transportasi Publik
foto: beritajakarta.com

Walaupun Jakarta saat itu sudah memiliki Transjakarta namun berbagai persoalan dan segala permasalahan masih ditinggalkan Gubernur terdahulu. Akibatnya Transjakarta pun belum menjadi transportasi alternatif di Jakarta.

Namun, berbeda ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur, reformasi transportasi publik pun dimulai. Mulai dari penambahan besar-besaran armada Transjakarta sampai penindakan tegas pengendara yang mencoba melewati jalur busway. Akibatnya kini masyarakat pun dapat dengan aman dan nyaman menggunakan transportasi publik.

Bukan hanya Transjakarta, begitupun dengan reformasi Kereta Rel Listrik (KRL) diberlakukan. Penambahan gerbong hingga perbaikan sistem diterapkan. Kini tidak ada lagi warga  yang harus menggantung diatap hanya untuk menikmati layanan KRL.(DS)